PEMBAHASAN
A. Pengertian Filsafat
Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari
bahasa Yunani “philein” yang artinya “cinta” dan “sophos” yang artinya “hikmah”
atau “kebijaksanaan” atau “ wisdom”. Jadi secara harfiah istilah “filsafat”
mengandung makna cinta kebijaksanaan. Dan nampaknya hal ini sesuai dengan sejarah
timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebelumnya di bawah naungan filsafat. Namun
demikian jikalau kita membahas pengertian filsafat dalam hubungannya dengan
lingkup bahasannya maka mencakup banyak bidang bahasan antara lain tentang
manusia, alam, pengetahuan maka muncul
pula filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu antara lain
filsafat politik, social, hukum, bahasa, ilmu pengetahuan, agama, dan
bidang-bidang ilmu lainnya.
Keseluruhan arti filsafat yang
meliputi berbagai masalah tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut.
Pertama
: Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian.
a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan,
ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang
lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya
rasionalisme, materialism, pragmatism, dan lain sebagainya.
b. Filsafat sebagai suatu jenis problema
yang di hadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat.Jadi manusia
mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal
manusia.
Kedua
: Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat di artikan dalam
bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan
dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.
Adapun cabang-cabang filsafat yang
pokok adalah sebagai berikut:
a. Metafisika,
yang membahas tentang hal-hal
bereksistensi di balik fisis, yang meliputi bidang-bidang, antologi, kosmologi,
dan antropologi.
b. Epistemologi,
yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan.
c. Metodologi,
yang berkaitan dengan persoalan hakikat
metode dalam ilmu pengetahuan.
d. Logika,
yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan
dalil-dalil berfikir yang benar.
e. Etika,
yang berkaitan dengan moralitas, tingkah
laku manusia.
f. Estetika,
yang berkaitan dengan persoalan hakikat
keindahan.
Berdasarkan cabang-cabang filsafat inilah kemudian
muncullah berbagai macam aliran dalam filsafat.
B. Rumusan kesatuan
sila-sila pancasila sebagai suatu sistem
Pancasila
yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem
filsafat.Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling
berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara
keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.Sistem lazimnya memiliki
ciri-ciri sebagai berikut:
1. Suatu kesatuan bagian-bagian
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi
sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
4. Keseluruhannya di maksudkan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem)
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang
kompleks.
1.
Susunan kesatuan sila-sila pancasila yang bersifat
organis
Isi sila-sila Pancasila pada
hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat Negara Indonesia terdiri
atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun
demikian sila-sila pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu
setiap sila merupakan unsur(bagian yang mutlak) dari pancasila. Maka pancasila
merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak
dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta diantara
sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.
2.
Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan
Berbentuk Piramidal
Susunan Pancasila adalah Hierarkhis
dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk
menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urut-urutan
luas(kwalitas). Kalau dilihat dari intinya urut-urutan lima sila menunjukan
suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan
dari sila-sila dimukanya.
Kesatuan sila-sila pancasila yang
memiliki susunan hierarkhis piramidal ini maka sila ketuhanan yang Maha Esa
menjadi basis dari sila kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia,
sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusian,
berpersatuan, berkerakyatan serta berkeadilan social sehingga didalam setiap
sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.
3.
Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan
Berbentuk piramidal
a. Sila pertama : Ketuhanan yang Maha Esa
adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusian yang adil dan beradap,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Sila kedua : kemanusian yang adil dan
beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi
dan menjiwai sila persatuan indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat
kebijaksanan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia.
c. Sila ketiga : persatuan Indonesia adalah
diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan
beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanan dan permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
d. Sila keempat : kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah diliputi dan
dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai sila keadilan social
bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Sila kelima : keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan
yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kesatuan sila-sila pancasila yang
Hierarki piramidal memiliki sifat saling mengisi dan mengkualifikasi. Hal ini
di maksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai dari keempat sila
lainnya.
C. Kesatuan Sila-sila
Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat
Kesatuan sila-sila pancasila pada
hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja
namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar
aksiologis dari sila-sila pancasila. Sebagaimana dijelaskan bawha kesatuan
sila-sila pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan
untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila pancasila dalam urut-urutan
luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila
pancasila itu dalam arti formal logis.
1.
Dasar Antropologis Sila-sila pancasila
Pancasila sebagai suatu kesatuan
sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja
melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila pancasila atau secara
filosofis meliputi dasar ontologis sila-sila pancasila. Pancasila yang terdiri
atas lima sila setiap sila bukanlah merupakan merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri,
melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis pancasila
pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, oleh karena itu
hakikat dasar ini juga disebut dasar antropologis.
2.
Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila
Dasar epistemologis pancasila pada
hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai
suatu idiologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat pancasila.
Oleh karena itu dasar epistemologis pancasila tidak dapat dipisahkan dengan
konsep dasarnya tentang hakikat manusia kalau manusia merupakan basis ontologis
dari pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan
epistemologis, yaitu bangunan epistemologis yang ditempatkan dalam bangunan
filsafat manusia.
Terdapat tiga persoalan yang
mendasar dalam epistemologis yaitu: pertama tentang sumber pengetahuan manusia,
kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia , ketiga tentang watak
pengetahuan manusia.
3.
Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila
Sila-sila sebagai suatu sistem
filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai
yang terkandung dalam pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.
Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada
titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang
pengertian dan hierarkhinya. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa
hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis
berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari
berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua macam
sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek
pemberi nilai yaitu manusia, hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat
pandangan bahwa pada hakikatnya Sesutu itu memang pada dirinya sendiri memang
bernilai, hal ini merupakan pandangan dari paham objektivitasme.
4.
Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem
Isi
arti sila-sila pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat pancasila
yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila pancasila, sebagai
pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara yaitu sebagai dasar Negara yang
bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan pancasila yang bersifat
khusus dan kongkrit. Hakikat pancasila adalah merupakan nilai, adapun sebagai
pedoman Negara adalah merupakan realisasi kongkrit pancasila.
Pancasila merupakan suatu sistem
nilai dapat dilacak dari sila-sila pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila
itu merupakan suatu kesatuan organik. Antara sila satu dan lainnya dalam pancasila itu saling mengkualifikasi
saling berkaitan dan berhubungan secara erat. Adanya sila yang satu
mengkualifikasi adanya sila lainnya. Dalam pengertian yang demikian ini pada
hakikatnya pancasila itu merupakan suatu sistem nilai, dalam artian bahwa
bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk
suatu struktur yang menyeluruh.
D. Pancasila
sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia
1.
Dasar Filosofis
Pancasila sebagai dasar filsafat
Negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan
suatu nilai-nilai yang bersifat suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis
dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila pancasila merupakan
suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan
memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang
utuh.
Dasar
pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dijelaskan sebagai
berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara republik Indonesia,
mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan
dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu
pandangan bahwa Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi
kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum(legal society)
2.
Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental
Negara
Nilai-nilai pancasila terkandung
dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah
negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat
nilai-nilai pancasila mengandung empat pokok pikiran yang bilamana dianalisis
makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau
penjabaran dari nilai-nilai pancasila.
Pokok pikiran pertama menyakan
bahwa Negara Indonesia adalah Negara persatuan, yaitu Negara yang melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham
golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.
Pokok pikiran kedua menyatakan
bahwa Negara hendak mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dalam hal ini Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi
seluruh warga Negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social. Pokok pikiran
ini sebagai penjabaran sila kelima.
Pokok pikiran ketiga menyatakan
bahwa Negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan/ perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah
Negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini sebagai penjabaran
sila keempat.
Pokok pikiran keempat menyatakan
bahwa, Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa Negara
Indonesia menjunjung tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup
Negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa
keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila
pancasila. Pokok pikiran ini sebagai dasar fundamental dalam pendirian Negara,
yang realisasi berikutnya perlu diwujudkan atau dijelmakan lebih lanjut dalam
pasal-pasal UUD 1945.
E.
Inti Sila-sila Pancasila
Sebagai suatu dasar
filsafat Negara maka sila-sila pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh
karena itu sila-sila pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan,
Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan
antara satu dengan lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu
kesatuaan yang sistematis. Oleh karena itu meskipun dalam uraian berikut ini
menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, namun kesemuanya itu
tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. Adapun
nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut.
1.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ketuhanan yang Maha Esa ini
nilai-nilainya meliputi dan menjiwai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai
pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa. Oleh karena
itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara
bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan
Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai
ketuhanan Yang Maha Esa.
2.
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dalam sila kemanusiaan terkandung
nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan
terutama dalam peraturan perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya
tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia
sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan
Negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu
kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi
budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada
umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya.
Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai
makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama.
3.
Persatuan Indonesia
Dalam sila persatuan Indonesia
terkandung nilai bahwa Negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis
yaitu sebagai makhluk individu berupa,suku,ras,kelompok,golongan maupun
kelompok agama.Oleh karna itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia
dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk Negara. Konsekuensinya
Negara adalah beraneka ragam tetapi satu,mengikatkan diri dalam suatu persatuan
yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika.Perbedaan bukannya
untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada
suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama
untuk mewujudkan tujuan bersama.
4.
Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Nilai filosofis yang terkandung
didalamnya adalah bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat
manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.Hakikat rakyat adalah
merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu
yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah
Negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara adalah
dari oleh dan untuk rakyat, oleh karna itu rakyat adalah merupakan asal mula
kekuasaan Negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi
yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup Negara. Maka nilai-nilai
demokrasi yang terkandung dalam sila kedua adalah (1)adanya kebebasan yang
harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun
secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. (2) Menjunjung tinggi harkat dan
martabat kemanusiaan. (3) Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam
hidup bersama. (4) Mengakui atas perbedaan individu,kelompok,ras,suku,agama,
karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. (5) Mengakui
adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu,kelompok,ras,suku maupun
agama. (6) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusian yang
beradab. (7) Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang
beradab. (8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial
agar tercapainya tujuan bersama.
5.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Nilai yang terkandung dalam sila
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila
Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,
serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai
yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam
sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam
kehidupan bersama ( kehidupan social).Keadilan tersebut didasari dan dijiwai
oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan
dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa
dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.
DAFTAR
PUSTAKA
Adnan,
Fachri, dkk, 2003. Pendidikan Pancasila
untuk Perguruan Tinggi. Padang: VISIgraf.
Kaelan,
2008. Pendidikan Pancasila.
Yokyakarta: Paradigma.
Notogoro,
1975 Ilmia. Pancasila Secara h Populer.
Jakarta: Pancuran Tujuh.
Pranarka, AWM. 1996. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila.
Jakarta: CSIS.
Comments
Post a Comment